Polemik PKS PT ACA, DPMPTSP Batang Hari Sebut Seluruh Proses Izin Telah Selesai

Polemik pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Akhtar Cahaya Agung (ACA) di kawasan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten Batang Hari, Feri, menegaskan bahwa proses perizinan pembangunan pabrik tersebut telah diselesaikan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan.

Feri mengatakan pihak perusahaan sebelumnya telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi terkait. Seluruh tahapan perizinan, menurutnya, telah diproses sesuai ketentuan dan regulasi pemerintah.

Baca Juga :  18 Tahun Kota Sungai Penuh: Prof Rizal Djalil Soroti Capaian Pembangunan dan Tantangan Lapangan Kerja

“Sebelum PKS itu berdiri, pihak perusahaan sudah mengajukan perizinan. Semua proses perizinannya sudah selesai dan sesuai dengan regulasi pemerintah,” jelas Feri.

Ia juga menyampaikan bahwa petugas dari bidang tata ruang telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi pembangunan PKS tersebut.

Menurutnya, proses perizinan dan peninjauan lapangan telah dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Selain itu, Feri menyayangkan pemberitaan media online Suara Lugas mengenai persoalan perizinan tersebut karena dirinya mengaku belum pernah dimintai konfirmasi secara langsung.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Jambi Minta Dana Bantuan Karhutla Rp30 Miliar Digunakan dengan Baik

“Pemberitaan yang dibuat oleh media online Suara Lugas tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saya terkait persoalan ini,” ungkapnya.

Feri berharap media dapat mengedepankan prinsip keberimbangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sebelumnya, pembangunan PKS PT ACA menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011–2031.

Baca Juga :  Sungai Penetai Dikeruk, Dugaan PETI di Jantung TNKS Mengemuka

Di tengah polemik tersebut, dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), persetujuan lingkungan, dan dokumen perizinan lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara transparan sehingga persoalan pembangunan PKS tersebut memperoleh kejelasan.

Dengan demikian, investasi di Kabupaten Batang Hari dapat berjalan sesuai regulasi, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.