JAMBILIFE.COM, JAKARTA – Proses seleksi Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum bagi masyarakat, melainkan menggunakan mekanisme seleksi berbasis data resmi yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencegah kepentingan pihak tertentu. Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Prosesnya dimulai dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS,” kata mensos atau Gus Ipul melalui ketetangan resmi, usai peresmian 166 Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Mensos menegaskan, setelah data calon siswa diperoleh dari BPS, pendamping Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan, akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.
“Verifikasi tersebut untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” sebut Mensos, dikutip dari infopublik.id.
Setelah dinyatakan layak, lanjut dia, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur, untuk ditandatangani.
Mensos menekankan, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bekerja sendiri dalam proses tersebut, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah agar seleksi berjalan objektif dan transparan.
“Ini proses yang ketat, tidak bisa sembarangan. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.(*)
