Bupati Fadhil Arief Targetkan Batang Hari Raih Predikat Informatif pada E-Monev Keterbukaan Informasi 2026

Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief membuka secara resmi kegiatan Diseminasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Batang Hari, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Fadhil Arief menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Baca Juga :  Dari Uang Jajan, Bank Jambi Bangun Generasi Melek Finansial

Bupati meminta seluruh kepala OPD agar mengaktifkan dan mengelola website PPID masing-masing sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar informasi yang disajikan tetap relevan dan bermanfaat.

“Informasi yang tidak diperbarui atau sudah kedaluwarsa tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita bangun budaya pelayanan informasi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bukan sebagai beban,” ujar Fadhil Arief.

Ia berharap melalui kegiatan diseminasi tersebut seluruh peserta dapat memahami mekanisme E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi di setiap OPD.

Baca Juga :  Banggar DPRD Kota Jambi Sidak Aset Daerah, Soroti Potensi PAD hingga Dugaan Tumpang Tindih Lahan

Fadhil Arief juga menargetkan Kabupaten Batang Hari mampu meraih predikat “Informatif” dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun ini.

Kegiatan diseminasi diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber dari Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi yang membahas pelaksanaan E-Monev serta penguatan tata kelola PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.