JAMBILIFE.COM– Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jambi. Salah satunya melalui seminar bertajuk Keterbukaan Informasi Publik dalam Capaian Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Rabu (15/4/2026).
Bertempat di Aula 2 BPSDM kawasan Kotabaru, kegiatan ini diikuti 55 pejabat struktural dari lingkup Pemprov Jambi serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi tuntutan keterbukaan di era digital.
Seminar menghadirkan narasumber akademisi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Prof. M. Havidz Aima, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi.
Kepala BPSDM Provinsi Jambi, H. Mukti Said melalui Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pahari, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel.
“Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, masyarakat kini tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berhak mengetahui dan mengawasi kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan, transparansi informasi menjadi instrumen kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintahan. Informasi yang terbuka dan mudah diakses dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran.
Tak hanya itu, keterbukaan informasi juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
Menurutnya, seminar ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan profesionalitas aparatur dalam mengelola dan menyampaikan informasi secara akurat, cepat, dan bertanggung jawab.
“Melalui forum ini, diharapkan lahir gagasan dan langkah strategis dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi di era digital,” tambahnya.
Ia juga berharap para peserta dapat mengimplementasikan hasil seminar dalam tugas masing-masing, sehingga keterbukaan informasi publik benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta dokumentasi rangkaian seminar.(*)
