JAMBILIFE.COM – Provinsi Jambi jadi tuan rumah Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto Indikasi Sosial Ekonomi (PDRB ISE) se-Sumatra tahun 2024. Dalam pertemuan itu, Gubernur Jambi, Al Haris menyatakan bahwa perlu adanya sinergitas dan kesamaan visi semua provinsi di Sumatra, bagaimana meningkatkan ekonomi masing-masing daerah dengan pengelolaan potensinya.
Konreg yang berlangsung di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, yang diikuti peserta perwakilan dari 10 provinsi di Pulau Sumatra tersebut, dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris, Selasa (27/8/2028).
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Kogreg PDRB ISE yang berlangsung 26 dan 27 Agustus 2024 itu merupakan konsultasi regional membedah kondisi ekonomi Sumatra secara makro.
Menurut Al Haris, perlu adanya sinergitas dan kesamaan visi semua provinsi di Sumatrra bagaimana meningkatkan ekonomi masing-masing daerah dengan pengelolaan potensinya.
“Kita melihat pulau Sumatra ini dengan jumlah provinsi dengan kondisi geografis dan geostrategis luar biasa di dalamnya, artinya kita satukan visi kita untuk bagai mana ekonomi kita kedepannya. Oleh karena itu perlu ada sinergitas kerjasama antar Provinsi, sinergitas antar daerah untuk bagaimana kita memajukan daerah kita ini dengan meningkatkan ekonomi masing-masing daerah,” kata Al Haris usai membuka Kongres PDRB ISE se-Sumatra.
“Tapi kalau potensi banyak belum kita manfaatkan dengan baik maka sedikit juga yang bisa kita sumbangkan kepada negara, maka itulah forum hari ini kita menyatukan visi pulau Sumatera kedepan agar dapat meningkatkan PDRB kita,” tambah Al Haris.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan bahwa hasil konreg PDRB ISE ini dijadikan sebagai rekomendasi dalam perencanaan pembangunan bidang sosial ekonomi pada rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi di Sumatra tahun 2025-2029 guna meningkatkan Sinergi dan kolaborasi antar daerah.
“Kita menamakan hasil dari pertemuan ini ‘Rembug Batanghari’ di mana Forum Komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan kajian dan juga memberikan masukan dalam Perencanaan pencapaian pembangunan sosial ekonomi eksklusif dan berkelanjutan,” ujar Agus Sunaryo.(*)
