JAMBILIFE.COM– Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) terus mendorong peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Upaya Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan yang dibuka Bupati Tanjab Barat yang diwakili Sekretaris Daerah, Hermansyah, S.STP., M.H., Senin (21/7/2025).
Kegiatan yang digelar di Pola Utama Kantor Bupati tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjab Barat, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris Dinas Koperindag, serta para perwakilan OPD lingkup Kabupaten Tanjab Barat.
Dalam sambutannya, Sekda Hermansyah menyampaikan bahwa keikutsertaan tenaga honorer dan tenaga teknis daerah dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah daerah terhadap risiko kerja yang mungkin terjadi.
“Mudahan-mudahan semua tenaga honorer dapat kita masukkan, untuk pekerja hononer pembiayaan BPJS nya akan kita cover dari anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh unit kerja memiliki potensi risiko kecelakaan kerja, tidak hanya pada bidang teknis seperti petugas kebakaran dan kebersihan, tetapi juga pada pekerjaan administrasi di perkantoran.
“Pimpinan OPD harus menjadi contoh, harus dimulai dari pimpinan OPD, agar kawan-kawan kita yang melaksanakan perkerjaan dapat telindungi, jika ASN juga memungkinkan kita akan maksimalkan melalui organisasi KORPRI,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, dalam paparannya menjelaskan bahwa tingkat perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjab Barat masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data Kemendagri, dari total sekitar 112.000 pekerja di daerah ini, baru 42.000 atau sekitar 37 persen yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Target kami hingga akhir tahun 2025 adalah mencapai 55 persen atau sekitar 61.000 pekerja. Artinya, masih dibutuhkan tambahan sekitar 19.000 pekerja yang harus didaftarkan,” ungkap Hendra.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Tanjab Barat juga berencana menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan dan pekerja sektor perikanan pada tahun anggaran 2026.
Mengakhiri kegiatan, panitia menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) masing-masing sebesar Rp42 juta kepada dua orang ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah meninggal dunia.(s48)
