JAMBILIFE.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama tim terpadu, melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Talang Banjar, tepatnya di sepanjang Jalan Orang Kayo Pingai, Selasa (10/6/2025) pagi.
Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Gubernur Jambi, Al Haris langsung turun ke lokasi yang sebelum itu dilakukan apel bersama tim terpadu.
Menurut Wali Kota Maulana, penertiban yang dilakukan bukan sekadar pembongkaran, tapi bagian dari upaya serius pemerintah dalam membangun infrastruktur kota yang lebih baik.
Saluran drainase tertutup, trotoar ramah pejalan kaki, dan median jalan kata Wali Kota Maulana, akan dibangun demi kenyamanan bersama.
“Kami ingin menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” sebut Wali Kota Maulana, dalam sambutannya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pentingnya ketertiban kota sebagai bentuk kecintaan terhadap Jambi.
“Bukan mengusir, tapi menata dan mengatur pedagang. Jangan sampai ada air yang tergenang, karena semua harus tertib. Kalau cinta Kota Jambi, maka harus mau diatur,” ujar Gubernur Al Haris.
“Tujuan kita juga agar menata PKL dapat membantu meningkatkan ketertiban dan kerapian kota, juga meningkatkan keamanan, juga membantu keselamatan bagi pedagang dan masyarakat dalam jual beli di pasar,” lanjutnya.
“Penataan PKL ini dapat membantu meningkatkan estetika kota dan membuat lingkungan lebih nyaman, juga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang dengan menyediakan tempat yang lebih nyaman dan strategis,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang turut hadir, menyatakan dukungannya atas langkah Pemkot Jambi. Ia menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi kawasan Talang Banjar sebagai ruang publik yang tertib.
“Ini bukan sekadar menggusur, tapi memberikan solusi yang lebih baik bagi para pedagang,” katanya.
Dengan penertiban ini, Pemkot Jambi dan semua pihak terkait kata Ketua DPRD Kota Jambi, diharapkan dapat bekerjasama menciptakan kota yang lebih rapi dan layak huni. Karena kota yang tertib bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh warganya.(*)
