JAMBILIFE.COM.JAKARTA, – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia, di tengah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka dari kalangan sarjana tercatat masih berada di angka lebih dari satu juta orang.
“Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi ini masih relatif tinggi, lebih dari 1 juta,” ujar Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Nurhadi mengapresiasi Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 100 ribu peserta. Namun, ia menilai cakupan program tersebut masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya.
“Kita apresiasi pemagangan nasional, tapi ini baru sekitar 10 persen dari lulusan. Apakah ada target untuk memperluas agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya?” katanya.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis dampak terhadap program pemagangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta.
“Outcome pemagangan sering dinilai dari kuantitas, bukan dampaknya. Kita ingin tahu bagaimana mekanisme evaluasi dan keberlanjutannya,” tegas Nurhadi.
Selain itu, Nurhadi mengkritisi kebijakan *link and match* antara perguruan tinggi dan dunia industri yang dinilainya belum menunjukkan hasil nyata. Ia menilai belum ada indikator keberhasilan yang jelas, terutama ketika angka pengangguran sarjana justru terus meningkat.
“Pemerintah terus menggembar-gemborkan link and match, tapi fakta pengangguran sarjana meningkat. Ini menandakan belum ada ukuran keberhasilan yang jelas,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyelaraskan kebutuhan industri dengan produk pendidikan nasional.
“Pernah tidak duduk bersama secara serius, dari hati ke hati, membahas bagaimana lulusan perguruan tinggi benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri?” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi turut menyoroti lonjakan angka PHK yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK pada 2025 mencapai 88.519 orang, meningkat dibandingkan 2024 sebanyak 77.965 orang, dan melonjak tajam dari 2022 yang hanya sekitar 25 ribu orang.
“Belum terlihat aksi nyata untuk menahan laju PHK. Ini harus menjadi atensi serius pemerintah di tengah tekanan ekonomi dan dinamika ketenagakerjaan nasional,” pungkasnya.(*)
