JAMBILIFE.COM– Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) memastikan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kerinci menjadi salah satu prioritas utama pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Gubernur Jambi dalam merespons keluhan masyarakat terkait aksesibilitas wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muhammad Naufal Afandi, menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah memasuki tahap persiapan akhir sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kami memahami betul aspirasi masyarakat Kerinci. Saat ini kami fokus pada persiapan akhir, mulai dari mobilisasi alat berat hingga penyiapan material agar kualitas pekerjaan nantinya optimal,” ujar Naufal, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, tim teknis sebelumnya telah merampungkan survei lapangan guna mengidentifikasi titik-titik kerusakan jalan. Selain itu, koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Dinas PU setempat untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar tanpa hambatan.
Perbaikan infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat yang selama ini terkendala akibat kondisi jalan yang rusak. Dengan akses jalan yang lebih baik, biaya logistik dapat ditekan dan aktivitas ekonomi warga kembali meningkat.
“Kami akan bekerja maksimal agar perbaikan segera terealisasi. Dukungan masyarakat sangat kami harapkan agar proses di lapangan berjalan aman dan lancar,” tambahnya.
Berdasarkan rencana teknis, pengerjaan di Desa Ranah Pemetik akan dimulai secara bertahap dengan linimasa ketat, yakni:
* Minggu I April 2026: Finalisasi administrasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
* Minggu II April 2026: Pengecekan akhir armada di workshop
* Minggu III April 2026: Mobilisasi alat berat ke lokasi
* Minggu IV April 2026: Penggelaran material dan perataan jalan
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan proyek ini segera memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat, sekaligus menegaskan kehadiran pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.(*)
