JAMBILIFE.COM– Perkembangan Artificial Intelligence (AI) kini tidak lagi sekadar inovasi teknologi, melainkan telah menjadi faktor pengubah lanskap komunikasi publik. Teknologi ini menawarkan efisiensi kerja dan kecepatan analisis informasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru yang menuntut kewaspadaan dan kecermatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang digelar di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Bidang Humas Polda Jambi, mulai dari Kepala Bidang Humas, para Kepala Subbidang beserta staf, PPID Polda Jambi, hingga secara virtual diikuti oleh para Kasi Humas Polres/Polresta, Kapolsek, dan Kanit Humas se-Provinsi Jambi.
Dalam pemaparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa teknologi AI telah mulai terintegrasi dalam berbagai aspek kehumasan modern. Mulai dari pemantauan isu secara otomatis, analisis sentimen publik, penyusunan draf awal konten komunikasi, hingga pemetaan tren percakapan di ruang digital.
“AI memberi lompatan efisiensi yang signifikan, terutama dalam pengolahan data dan analisis informasi dalam skala besar. Namun demikian, AI bukan pengganti peran manusia. Setiap keputusan strategis, proses verifikasi, hingga publikasi akhir tetap harus berada di tangan sumber daya manusia yang kompeten dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Saat ini, publik cenderung mengakses informasi secara instan melalui berbagai platform, dengan preferensi pada konten visual dan video singkat dibandingkan narasi panjang.
Perubahan ini, lanjutnya, telah menggeser posisi audiens dari sekadar penerima informasi menjadi partisipan aktif yang cepat merespons dan membentuk opini di ruang digital. Kondisi tersebut menuntut institusi pemerintah untuk lebih adaptif, transparan, dan responsif dalam membangun komunikasi publik.
Di tengah derasnya arus informasi, Ariansyah mengingatkan bahwa tantangan kehumasan ke depan akan semakin kompleks. Disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga kemunculan teknologi deepfake diperkirakan menjadi ancaman serius dalam ekosistem informasi pada 2026.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya strategi manajemen media yang terstruktur, mulai dari pemantauan isu (monitoring), pemetaan (mapping), penguatan relasi media, peningkatan keterlibatan publik (engagement), hingga evaluasi berkala sebagai siklus yang berkesinambungan.
Dalam konteks penanganan krisis komunikasi, setiap institusi juga dituntut memiliki alur kerja yang jelas, mulai dari deteksi awal isu, verifikasi data, perumusan pesan kunci, penunjukan juru bicara, penyampaian pernyataan resmi, hingga pemantauan respons publik pascapenyampaian informasi.
Lebih jauh, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan instrumen strategis dalam mendukung agenda pembangunan.
Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menjelaskan arah kebijakan, manfaat bagi masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian pembangunan secara transparan dan mudah dipahami publik.
“Pada akhirnya, narasi pembangunan harus mampu menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, sehingga setiap program tidak hanya diketahui, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)
