Berdasarkan hasil audit BPK yang sudah di sampaikan resmi ke Pemda Provinsi Jambi dan DPRD Tingkat I dan terbuka untuk masyarakat: sejak tahun 2020 s.d. 2024 total realisasi belanja Rp 23.466, 82 (dua puluh tiga triliun empat ratus empat ratus enam puluh enam miliar delapan puluh dua juta rupiah). Dan berdasarkan LHP yang terbit pertengahan tahun 2025, Pemda Provinsi Jambi mempunyai utang Rp 644.23 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu (belum termasuk APBD kab/kota) seharusnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi lebih baik: tidak urutan 18 secara nasional, seperti Provinsi Kepulauan Riau 3 dan Sumatera Barat peringkat 6 secara nasional. Stunting malah meningkat dari 13,5 % pada tahun sebelumnya naik menjadi 17,1 pada tahun 2025.
IPM adalah indikator yang di gunakan BPS dan UNDP (Badan Pembangunan Global PBB) untuk mengukur capaian pembangunan manusia.
Stunting secara sederhana diartikan gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi kronis (makanan).
Mengapa kondisi ini bisa terjadi?
Pemda Provinsi Jambi harus mengevakuasi kebijakan dan implementasi kebijakan dilapangan. Di mana “bottleneck” untuk di perbaiki supaya prestasi Provinsi Jambi di bidang pembangunan manusia meningkat secara berarti seperti negeri di sekitar Provinsi Jambi.(*)
