Rp 933 Juta untuk Kimia Kolam, Air Malah Hijau Pengelolaan Dipertanyakan

JAMBILIFE.COM— Anggaran hampir menyentuh Rp1 miliar digelontorkan untuk perawatan air kolam. Namun hasil di lapangan justru berbanding terbalik—air berubah hijau pekat, memicu tanda tanya besar dari publik.

Kolam Renang Kota Baru, yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi, menjadi sorotan setelah kondisinya viral di media sosial. Air kolam tampak keruh kehijauan, jauh dari standar kebersihan kolam umum, apalagi untuk fasilitas yang juga digunakan atlet.

Baca Juga :  Al Haris Lepas 442 Jemaah Haji Jambi, Minta Tinggalkan Gadget dan Fokus Ibadah di Tanah Suci

Padahal, merujuk pada data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Dispora Jambi mengalokasikan anggaran sebesar Rp933.612.200 pada tahun 2026 untuk belanja bahan kimia. Item yang dianggarkan mencakup kaporit, soda ash, tawas hingga trusi—komponen penting dalam menjaga kualitas air tetap jernih dan higienis.

Kondisi kontras ini memunculkan pertanyaan publik: apakah penggunaan anggaran telah berjalan efektif?

Keluhan masyarakat pun bermunculan. Sejumlah warga dan pengguna kolam, termasuk atlet, mengaku kondisi air yang cepat berubah menjadi hijau bukanlah hal baru.

Baca Juga :  Bupati Anwar Sadat Sambangi Keluarga Korban Dermaga Sungai Landak yang Ambruk

“Bukan sekali dua kali. Birunya cuma sebentar, habis itu hijau lagi. Susah atlet mau latihan maksimal,” tulis seorang warganet.

Sorotan juga mengarah pada pola pengelolaan yang dinilai kurang transparan. Beberapa komentar di media sosial bahkan menyindir dugaan persoalan dalam tata kelola.

“Dikelola sendiri, bukan pihak ketiga. Mungkin di situlah masalahnya,” tulis akun lain.

Sementara itu, Sekretaris Dispora Provinsi Jambi, Syahran, mengaku belum mengetahui kondisi terkini kolam tersebut saat dikonfirmasi.

“Saya cek dulu dengan kawan-kawan di lapangan,” ujarnya singkat, Sabtu (11/04/2026).

Baca Juga :  Bupati Batang Hari Pimpin Upacara Harkitnas ke-118, Tekankan Pentingnya Menjaga Tunas Bangsa

Pernyataan tersebut justru memperkuat kesan lemahnya pengawasan. Di tengah kritik publik yang menguat, minimnya respons cepat dari pihak terkait menambah daftar pertanyaan soal akuntabilitas pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah itu.(*)