JAMBILIFE.COM— Api karhutla di Jambi mulai mereda. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai. Di tengah operasi pemadaman dan pembasahan, ada Rp125 miliar Bantuan Presiden yang mengalir untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini.
Besarnya anggaran itu membuat transparansi menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta pemerintah daerah memastikan bantuan digunakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, keadaan Jambi jauh lebih baik ketimbang tiga minggu lalu ketika saya datang ke sini,” kata Raja Juli seusai rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran terkait di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha Jambi, Selasa, 27 Oktober 2026.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi Kementerian Kehutanan, tidak terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi saat pemantauan. Meski begitu, pengecekan lapangan masih menemukan indikasi kebakaran di dua lokasi.
Pemerintah kini memanfaatkan prakiraan hujan hingga 2 November untuk memperkuat pembasahan dan pendinginan lahan. Setelah periode tersebut, patroli gabungan akan ditingkatkan di wilayah rawan kebakaran dan kawasan gambut.
Di saat yang sama, perhatian tertuju pada Banpres Rp125 miliar yang telah disalurkan pemerintah pusat.
Bantuan tersebut diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp85 miliar dan tahap kedua Rp40 miliar. Dana disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan delapan pemerintah kabupaten untuk mendukung penanganan serta kesiapsiagaan karhutla.
“Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar,” ujar Raja Juli.
Raja Juli meminta pemerintah daerah tidak hanya memastikan dana tersebut terserap, tetapi juga dapat mempertanggungjawabkannya.
Ia meminta penggunaan bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum, kata dia, perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat operasi pemadaman sekaligus kesiapsiagaan, termasuk penyediaan peralatan dan sarana pendukung pencegahan kebakaran.
Namun, hingga kini pemerintah belum merinci dalam forum tersebut bagaimana pembagian Rp125 miliar itu untuk masing-masing daerah maupun berapa bagian yang dialokasikan untuk peralatan, operasi lapangan, pembasahan, patroli, dan kebutuhan lainnya.
Rincian tersebut penting diketahui publik, terutama karena dana yang digunakan merupakan anggaran negara. Transparansi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan efektif dan dapat diawasi.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bantuan pemerintah pusat membantu mengatasi kendala operasional petugas di lapangan, termasuk keterbatasan peralatan dan biaya penanganan kebakaran.
“Dengan adanya bantuan presiden pada kami, saya ingatkan tidak ada lagi keragu-raguan rekan-rekan bekerja,” kata Al Haris.
Ia memastikan pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, dan masyarakat terus bekerja hingga kebakaran benar-benar terkendali.
“Tinggal kita bekerja memastikan bahwa api di Jambi tidak ada lagi. Berkat dukungan semua pihak, api di Jambi sudah mulai landai hari ini,” ujar Al Haris.
Meredanya karhutla belum berarti persoalan selesai. Lahan yang telah terbakar masih membutuhkan pembasahan dan pendinginan untuk mencegah munculnya api kembali.
Karena itu, selain memastikan titik api terkendali, pemerintah juga menghadapi pekerjaan lain: memastikan Rp125 miliar tersebut benar-benar menghasilkan langkah pencegahan dan penanganan yang terukur.
Publik pada akhirnya berhak mengetahui ke mana dana itu mengalir, apa yang dibeli, kegiatan apa yang dibiayai, serta sejauh mana hasilnya dalam menekan karhutla di Jambi.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap indikasi kebakaran diminta segera dilaporkan kepada aparat, BPBD, atau posko pengendalian karhutla terdekat.(*/wir)





