JAMBILIFE.COM – Polemik pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Aur Kenali, Kota Jambi, terus bergulir.
Setelah Gubernur Jambi Al Haris memutuskan menghentikan sementara proyek tersebut, Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) kini mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan data serta materi penguatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ketua BPR, Rahmat Supriadi mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam melihat dinamika yang terjadi. Menurutnya, langkah penyusunan data dan materi penguatan tersebut penting agar posisi masyarakat semakin kokoh dalam setiap proses dialog maupun audiensi dengan pemerintah.
“Saat ini kami pengurus BPR sedang mempersiapkan data dan materi penguatan. Dalam waktu dekat juga akan melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Jambi untuk membahas RTRW dan intake PDAM, serta meminta dukungan Pak Wali,” bilang Rahmat, ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/9/2025).
BPR tegas Rahmat, akan terus mengawal aspirasi warga yang terdampak rencana pembangunan stokpile batu bara tersebut. Bagi mereka, isu ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menyangkut tata ruang, lingkungan, dan kepentingan hidup masyarakat sekitar.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris memutuskan menghentikan sementara pembangunan TUKS di Aur Kenali yang akan dibangun PT SAS.
Langkah itu diambil setelah mendengarkan aspirasi warga dari Kelurahan Aur Kenali, Penyengat Rendah (Kota Jambi), dan Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi).
BPR menilai keputusan tersebut merupakan langkah awal yang baik, namun perjuangan masih panjang.
“Kami berharap pemerintah benar-benar membuka ruang dialog yang sehat dan berpihak kepada masyarakat,” tambah Rahmat.
Dengan persiapan data yang lebih komprehensif, BPR berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak warga terkait polemik TUKS Aur Kenali.
Sebab, pembangunan TUKS atau stockpile oleh PT Sinar Anugrah Sukse (PT SAS) yang berada sangat dekat dengan permukiman dan sumber air bersih masyarakat.(*)
