JAMBILIFE.COM,– Jumlah korban akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Ratusan warga dilaporkan meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan ribuan rumah hancur tersapu terjangan banjir. Meski skala kerusakan meluas, hingga kini status bencana belum dinaikkan menjadi bencana nasional.
Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi. Mereka menilai pemerintah pusat kurang peka terhadap besarnya dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.
“PC PMII Kota Jambi sangat prihatin atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” ujar Ketua PC PMII Kota Jambi, Basir, Senin (8/12/2025).
Basir menyampaikan bahwa hasil kajian internal PMII menemukan sejumlah kejanggalan terkait penyebab hingga skala kehancuran yang terjadi. Ia menilai bencana ini sudah jauh melampaui kemampuan penanganan di tingkat regional.
“Kami mengecam keras pimpinan pemerintahan yang justru mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan bencana besar di Pulau Sumatera,” tegasnya.
Menurut Basir, banjir bandang yang menyapu Sumut, Aceh, dan Sumbar bukan bencana kecil. Banyaknya korban jiwa dan rumah warga yang hancur menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya memberi perhatian penuh, bukan membuat masyarakat sakit hati dengan pernyataan yang tidak sensitif.
“Pimpinan seharusnya hadir untuk menghibur masyarakat yang menjadi korban, bukan melukai hati mereka dengan pernyataan di ruang publik,” katanya.
PMII Kota Jambi juga menyoroti keanehan munculnya gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi yang terbawa banjir di sejumlah wilayah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapsel, Mandailing Natal, hingga Tapanuli Utara.
“Jangan sampai publik dibodohi. Mana kayu yang dipotong dan mana yang tumbang dibawa banjir tentu bisa dibedakan,” ucapnya.
Basir juga menyorot pernyataan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang dianggap meremehkan kondisi lapangan. Ia menilai sang menteri harus bertanggung jawab dan segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat.
“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, serta memobilisasi total dana dan logistik tanpa batas bagi para korban,” ungkap Basir.
Selain itu, PMII juga meminta percepatan pencarian korban yang masih hilang melalui komando yang terpusat dan efektif di lapangan, serta mendorong Presiden mengambil langkah politik berani sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Ini panggilan kemanusiaan. Kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air,” tutupnya.(*)
