JAMBILIFE.COM – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Anwar Sadat menegaskan pentingnya peran ketua RT dalam memastikan keakuratan data sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun 2025 yang digelar di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjabbar tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala BPS, para Kepala OPD, camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Tanjabbar, serta Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi data sosial ekonomi merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan sosial dari pemerintah tersalurkan dengan tepat dan adil.
Ia menegaskan bahwa ketepatan data sangat bergantung pada kerja serius dan akurat dari para ketua RT di lapangan.
“Data harus bersumber dari kondisi riil masyarakat. RT bersama lurah dan kepala desa merupakan garda terdepan yang paling memahami keadaan warganya. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai, karena dampaknya bisa menghambat penyaluran bantuan bagi yang benar-benar membutuhkan,” tegas Bupati Anwar Sadat.
Bupati juga memberikan peringatan tegas bagi ketua RT yang tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi sebagaimana mestinya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menunda pembayaran insentif bagi ketua RT yang tidak melaksanakan pendataan sesuai ketentuan.
“Bagi ketua RT yang tidak melaksanakan verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional, insentifnya akan ditunda sampai tugas selesai dilakukan. Ini bentuk kedisiplinan, agar semua pihak menjalankan perannya dengan tanggung jawab,” bilang Bupati Anwar Sadat.
Selain mengingatkan kedisiplinan ketua RT, Bupati Anwar Sadat juga menginstruksikan para camat untuk melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif bersama perangkat desa dan kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, serta masyarakat melalui musyawarah desa atau kelurahan.
Menurutnya, kerja kolaboratif diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial.
“Kita ingin setiap data yang masuk benar-benar akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Bupati Anwar Sadat turut menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten telah menyalurkan beragam bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Kesra, PBI APBN/BPJS Kesehatan, Bansos Beras Bulog, dan perbaikan Rumah Sejahtera Tidak Layak Huni (RS RTLH).
Pemerintah Provinsi Jambi juga menjalankan program Dumisake RS RTLH dan PBI APBD Provinsi/BPJS Kesehatan, sementara Pemerintah Kabupaten Tanjabbar menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat miskin, paket per makanan bagi lansia, disabilitas, serta ibu hamil kekurangan energi kronis, dan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga kurang mampu.
Melalui kegiatan ini, Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten tercepat di Provinsi Jambi yang melaksanakan persiapan verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional tahun 2025.(s48)
