JAMBILIFE.COM – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang berstatus honorer di RSUD Raden Mattaher yang melakukan aksi demo Senin (7/10/2024), juga melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.
Audiensi dilaksanakan untuk mencari solusi kepastian status dari ratusan Nakes RSUD Mattaher yang masih berstatus honorer.
“Mereka bekerja di RSUD dalam skema BLUD, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi PPPK,” sebut Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.
Menurut Hafiz, pihaknya akan mempelajari usulan dari Nakes tersebut untuk melihat apakah ada celah hukum yang dapat digunakan DPRD untuk dapat membantu para Nakes tersebut.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Jambi, Dirut RSUD dan juga perwakilan dari Nakes. Secepatnya akan kita agendakan pertemuan bersama,” bilang Hafiz Fattah.
Dikatakan Hafiz, pihaknya menghargai kerja keras Nakes RSUD Raden Mattaher, yang sudah mengabdi kepada masyarakat. Bahkan ada yang sudah mengabdi selama 15 tahun hingga 22 tahun.
“Nanti kita akan konsultasi ke MenPANRB yang membuat aturan, sekaligus solusi-solusi yang dapat diberikan. Harapan kita mudah-mudahan ada kelonggaran atau perubahan aturan yang dapat mengakomodir Nakes ini menjadi PPPK,” tuturnya.
Salah satu perawat yang ikut aksi demonstrasi mengaku sudah belasan tahun mengabdi di RSUD, namun sampai hari ini mereka belum masuk data base BKN.
“Jika alasannya karena BLUD, rumah sakit lain juga BLUD tapi tenaga honorer mereka sudah terdaftar didata base. Sekarang formasinya sedikit sekali sementara honorer cukup banyak,” ungkapnya.
Sebelumnya, aksi demo ratusan Nakes di RSUD Raden Mattaher Senin (7/10/2024) pagi, sempat membuat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah itu terganggu.
Ada beberapa loket pendaftaran layanan kesehatan di ruang lobi yang terlihat kosong, yakni loket layanan 4, 5, dan 6. Kekosongan loket tersebut membuat masyarakat yang ingin berobat jalan, membludak dan mengantre cukup lama.(zal)
