JAMBILIFE.COM – Sejak Gubernur Jambi Al Haris mengeluarkan keputusan untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan stockpile PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) pada Selasa (16/9/2025) lalu, masyarakat Kelurahan Aur Kenali pro aktif mengawasi aktivitas di lokasi perusahaan tersebut.
Dikeahui PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) telah diakuisisi oleh RMKE Group.
Menurut Ketua Barisan Perjuangan Rakyat (BPR), Rahmat Supriadi, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan TUKS dan stockpile serta houling PT RMKE mereka tetap ikut mengawasi.
“Masyarakat tetap pro aktif untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT RMKE di lokasi pembangunan itu,” katanya dihubungi wartawan.
Menurutnya, sejak adanya instruksi gubernur untuk menghentikan kegiatan PT SAS, tidak ada aktivitas di lokasi yang terletak di Jalan Lintas Timur itu.
Sementara itu, pada pertemuan yang diadakan di rumah dinas Wali Kota Jambi, terkait keputusan Gubernur Jambi Al Haris menghentikan aktivitas pekerjaan proyek di kawasan Aur Kenali, Ridony Gurning, Direktur Utama PT SAS mengaku sangat menghormati keputusan tersebut. Katanya itu adalah keputusan seorang kepala daerah yang tentu akan mereka dengarkan.
Sedangkan, terkait dialog lanjutan antara masyarakat, PT SAS dan pemerintah daerah guna menyampaikan hal teknis terkait hasil analisi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di daerah mereka, Rahmat bilang pihaknya menunggu arahan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi.
Menurutnya, pascakeputusan penghentian sementara itu, situasi di lapangan masih berstatus status quo.
“Saat masih status quo, kami dari BPR tengah mempersiapkan data lengkap mengenai dampak keberadaan stockpile, baik dari sisi legitimasi maupun legalitas pembangunan TUKS, stockpile, dan hauling,” ujar Rahmat, Minggu (19/10/2025).
Untuk diketahui, pada pertemuan di rumah dinas Wali Kota Jambi, Gubernur Al Haris meminta ada dialog lanjutan antara masyarakat, perusahaan PT SAS dan pemerintah daerah guna menyampaikan hal teknis terkait hasil analisi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di daerah mereka.(*)
