JAMBILIFE.COM – Beredar informasi belasan kepala dinas (Kadis) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kerinci, memihak ke salah satu Paslon Bupati Kerinci.
Informasinya Kadis melakukan tekanan ke bawahan, termasuk para tenaga honorer yang harus mengikutkan keluarga untuk berpihak dan memilih salah satu Paslon Bupati Kerinci, dengan ancaman berupa administrasi pendataan.
“Informasi yang dihimpun, mereka kebanyakan bermain di belakang layar, agar tidak ketahuan sama masyarakat umum. Tetapi mereka diam-diam bergerilya dengan melakukan intimidasi, tekanan kepada para ASN di kantor dan para honorer,” sebut warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Keterlibatan 11 orang Kadis di Kabupaten Kerinci dalam aktivitas politik tersebut menuai kritik dari masyarakat dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga Pj Bupati Kerinci, Asraf, untuk segera bertindak dan memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Masyarakat khawatir keterlibatan seorang kadis dalam politik, dapat mempengaruhi profesionalisme dan integritas pelayanan publik.
“Kami khawatir ini akan mengganggu objektivitas mereka dalam menjalankan tugas,” ungkap warga.
Dalam beberapa kesempatan, para kadis tersebut terlihat aktif dalam kampanye politik, yang dinilai melanggar ketentuan yang ada.
“Warga berharap agar Bawaslu segera memberikan respon dan tindakan yang tepat agar Pemilu di Kabupaten Kerinci dapat berlangsung dengan adil dan transparan,” ucapnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kerinci, Kordiv Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Doni Aria Saputra, mengaku sejauh ini dari Bawaslu Kerinci belum menerima adanya laporan selama tahapan Pilkada 2024 termasuk adanya 11 orang Kadis di Kerinci yang terlibat dalam politik.
“Kami sangat berharap peran dari masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan pengawasan dan jangan ragu untuk melaporkan ke Bawaslu Kerinci apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tegasnya.
Sejauh ini diakui Doni, ada tiga poin informasi awal yang baru diterima yakni terkait intervensi Kadis Kesehatan dan juga posting pamflet dengan menggunakan foto Pj Bupati Kerinci, Asraf.
“Informasi awal sudah kami terima dan sudah dibentuk tim penelusuran dan akan ditelusuri,” bebernya.
Sementara itu sebelumnya, menyikapi dugaan pejabat ASN Kerinci yang diduga terlibat politik praktis, Pj Bupati Kerinci, Asraf, dengan tegas angkat bicara.
“Jika ada masyarakat kerinci yang menemukan pejabat ASN atau para kepala dinas, menekan PNS, honorer, dan terlihat ikut berpolitik praktis, untuk dapat merekam dan videokan biar ada bukti,” tegasnya.
ASN Kerinci dalam menyambut Pilkada Serentak 2024 wajib hukumnya menjunjung tinggi asas netralitas, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang bisa berakibat fatal jika terbukti.
“Kalau ada bukti-bukti yang menguatkan, keberpihakan ke salah satu kandidat, Insya Allah akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” bilang Pj Bupati Kerinci.(*)
